HMJIE FEB UNEJ

Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi diangkat sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy per 9 April 2025 di New York. Jokowi bergabung dengan tokoh global lain, termasuk mantan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, mantan PM Italia Mario Draghi, Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath, hingga pendiri Moderna Noubar Afeyan. Bloomberg New Economy menyoroti latar belakang Jokowi sebagai politisi, insinyur, dan pengusaha yang menjadi presiden selama 10 tahun, serta statusMantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy pada 9 April 2025 di New York. Keputusan ini menempatkan Jokowi di antara tokoh-tokoh global berpengaruh seperti Gina Raimondo, mantan Menteri Perdagangan AS; Mario Draghi, mantan Perdana Menteri Italia; Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF; hingga Noubar Afeyan, pendiri Moderna. Latar belakang Jokowi sebagai politisi, insinyur, sekaligus pengusaha yang berhasil memimpin Indone...

Kementerian K euangan (Kemenkeu)Pada 8 September 2025, mencatat bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun. Jumlah ini setara dengan 18,3 persen dari total pagu anggaran APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Angka tersebut menunjukkan lonjakan signifikan, mengingat pada April 2025 realisasi baru mencapai Rp2,3 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pencapaian ini digunakan untuk mendukung layanan kepada 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan bahwa jumlah penerima akan terus meningkat hingga mencapai 82,9 juta orang ke depan. Dari sisi sebaran penerima, mayoritas berada di Pulau Jawa dengan jumlah 13,26 juta orang, disusul Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali–Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku–Papua 0,5...

Halo Sobat Karya 👋 Di bulan November ini, HMJIE sudah menyiapkan berbagai program kerja seru yang siap dilaksanakan✋. Penasaran apa saja kegiatannya? Yuk cek gambar di atas dan jangan sampai kamu melewatkan momen serunya! #KabinetGemaKarya #HMJIE2025 #S1EkonomiPembangunan #FEBUNEJ

Dalam sidang tahunan MPR RI bersama  DPR  -DPD RI  yang diselenggarakan  di Gedung Nusantara pada  15 Agustus 2025 , dengan agenda utama pembahasan Rancangan Undang -Undang (RUU )  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) dan Nota Keuangan . Dalam sidang tersebut Presiden Republik Indonesia ,Prabowo Subianto mengumumkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN ) tahun 2026 dengan target pendapatan negara tahun 2026 sebesar 3,147,7 Triliun dan naik sebesar 9,8% dengan target penerimaan pajak 2026 senilai Rp 2.357,7 Triliun dengan kenaikan sebesar 13,5% sementara itu belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan naik 7,3% atau sekitar 3.786,5 Triliun dengan target defisit APBN 2026 2,48 % dari Produk Domestik Bruto (PDB ). Kenaikan APBN tersebut akan diprioritaskan untuk delapan agenda prioritas yakni ketahanan pangan dengan anggaran Rp 164,4 Triliun ,ketahanan energi dengan total anggaran Rp 402,4 Triliun ,program Maka...

  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,87%. Peningkatan ini ditopang konsumsi rumah tangga menjelang Idul Adha serta ekspor batu bara, CPO, dan produk manufaktur. Dari sisi wilayah, Sulawesi hingga Papua mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat hilirisasi nikel, sementara Pulau Jawa masih menyumbang lebih dari separuh PDB nasional. Secara makroekonomi, pertumbuhan di atas 5% mencerminkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global. Konsumsi masyarakat tetap terjaga meski harga pangan meningkat, dan investasi hilirisasi tambang mulai menghasilkan nilai tambah, meski risiko pelemahan harga komoditas global masih ada. Secara mikroekonomi, pertumbuhan memberi dorongan pada UMKM makanan, minuman, dan perdagangan eceran melalui peningkatan daya beli. Sektor transportasi dan logistik juga berkembang dan membuka lapangan kerja, meski kenaikan harga kebutuhan pokok membata...

Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia kembali menjadi sorotan usai diumumkan langsung oleh mantan Presiden AS, Donald J. Trump. Dalam pernyataannya melalui pidato publik dan media sosial, Trump menyebut bahwa dirinya telah merampungkan kesepakatan besar dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut digambarkan sebagai langkah bersejarah, di mana Indonesia membuka seluruh pasarnya bagi produk-produk Amerika, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga energi, tanpa hambatan tarif maupun non-tarif. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia sepakat membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp243 triliun), produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp72,9 triliun), serta 50 unit pesawat Boeing termasuk tipe Boeing 777. Trump menekankan bahwa kesepakatan ini memberikan akses penuh bagi Amerika ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa, sebuah pasar besar yang belum pernah dijangkau secara t...

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menetapkan kebijakan pajak bagi pelaku usaha e-commerce. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya klaster Pajak Penghasilan (PPh), serta peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya yang menegaskan bahwa setiap penghasilan dikenai pajak, termasuk penghasilan yang diperoleh dari platform digital seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa besaran tarif pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menyebutkan bahwa wajib pajak hanya dikenai tarif sebesar 0,5%. Namun, tarif pajak e-commerce ini tidak berlaku bagi semua penjual daring, khususnya apabila omzet dalam satu tahun berada di bawah Rp500 juta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sebanyak 82,97% pelaku usaha e-commerce memiliki pendapatan kurang dari Rp300 juta per tahun, dan sebanyak 14,4% memiliki pendapatan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun. Dire...