ECONOMICS MONTHLY REPORT : MAY
Minggu, 1 Mei 2022
Jakarta,
CNN Indonesia -- Larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak
goreng yang berlaku sejak Kamis (28/4) lalu berdampak panjang, menyasar petani,
pengusaha, konsumen, hingga emiten sawit. Larangan tercantum dalam Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara
Ekspor crude palm oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil,
RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Aturan yang diundangkan pada 27 April
2022 itu ditujukan untuk menekan harga minyak goreng dalam negeri yang
selangit, sebuah ironi di negeri penghasil CPO nomor satu dunia.Setelah
kebijakan itu diteraokan, harga minyak goreng kemasan di pasaran terpantau
turun setidaknya Rp2.000. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret
SPBU Tendean pada Sabtu (30/4), terpantau harga minyak goreng kemasan merek
Sania, Sovia dan Fortune turun harga hingga mendekati Rp45 ribu per dua liter.
Harga minyak goreng kemasan merek Sovia yang semula dibanderol Rp48.500 per dua
liter, kini turun harga menjadi Rp46.400 per dua liter. Untuk Sania dua liter,
yang awal pekan ini dijual dengan harga Rp48.900, turun menjadi Rp46.500 per
dua liter. Fortune juga turut menurun harganya dari yang semula Rp48.700,
sekarang dapat dibeli dengan harga Rp46.400 untuk ukuran dua liter. Untuk itu, Gapki berharap pemerintah dapat segera
memberi tindak lanjut terkait pelaksanaan larangan ekspor ke depan. Harapannya,
masalah minyak goreng cepat selesai dan ekspor dapat dibuka lagi. Tak hanya
pengusaha, kebijakan tersebut juga mendapat protes keras dari petani. Pasalnya,
harga tandan buah segar (TBS) anjlok 70 persen. Ketua Umum Serikat Petani
Indonesia (SPI) Hendry Saragih mengatakan penurunan harga itu telah memberi
dampak besar bagi petani sawit. Hal itu dikarenakan, banyak Pabrik Kelapa Sawit
(PKS) yang telah melanggar ketentuan dalam perjanjian harga TBS. Henry
mengatakan penentuan harga TBS seharusnya tidak dapat dilakukan secara sepihak
oleh PKS tanpa melalui persetujuan kepala daerah. Setelah pengumuman kemarin,
otomatis langsung drop standar harga TBS. Umumnya jatuh antara 30 persen sampai
50 persen, bahkan ada yang 70 persen," ungkapnya.
menurut
Henry, sebelumnya harga TBS di pasaran sudah sempat mencapai angka Rp3.000 per
kilogram. Akibatnya, harga TBS di sejumlah daerah anjlok menjadi
Rp1.000-Rp2.000 per kilogram. di beberapa tempat, didapati petani yang tidak
bisa menjual sawit mentah lantaran para pengepul tidak ada yang mau membeli.
Karena alasan mereka CPO tidak bisa diekspor lagi. Jadinya mereka membeli TBS
kita ya dengan harga murah, bahkan di tempat lain ada yang tidak bisa dijual
atau dikembalikan, Karenanya, ia meminta agar para pengusaha dan korporasi
sawit untuk dapat patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
mengenai standar pembelian TBS dari petani. Senada, kebijakan ini juga cukup
mengguncang pasar saham, khususnya bagi emiten sawit. Pada penutupan
perdagangan sebelum libur Lebaran, Kamis (28/4), saham PT London Sumatra
Indonesia Tbk (LSIP) tercatat turun 4,27 persen menjadi 1.350 per lembar saham.
Perusahaan milik konglomerat Salim Group tersebut memproduksi minyak sawit
mentah, karet, kakao, teh, dan biji-bijian. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP)
juga turun 1,20 persen menjadi 494 per saham. Emiten milik Salim Group tersebut
memproduksi minyak goreng Bimoli dan produk turunan minyak kelapa sawit
lainnya. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) juga tercatat turun 3,50 persen
berada di level 12.425 per saham Emiten di bawah bendera Astra Internasional
tersebut memproduksi olein hingga kelapa sawit yang memenuhi kebutuhan pasar
ekspor seperti China, Malaysia, Filipina dan Korea Selatan. PT Provident Agro
Tbk (PALM) milik Saratoga Sentra Business juga mencatat penurunan sebesar 2,22
persen menjadi 880 per saham. Kemudian, saham PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) yang
memproduksi produk kelapa sawit hingga karet tersebut juga turun 3,14 persen
menjadi 2.160 per saham.
2. Jokowi Wajibkan
Pengusaha Besar yang Bangun IKN Gandeng Pebisnis Lokal
Kamis, 5 Mei 2022
Jakarta,
CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan pengusaha besar yang
mau ikut serta membangun ibu kota baru untuk melakukan kerja sama dengan pelaku
usaha lokal. Kewajiban tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62
Tahun 2022 tentang Otorita IKN yang diteken Jokowi pada 18 April 2022. Dalam
Pasal 22 ayat (12) Perpres tersebut mengatur, para pelaku usaha non-kecil yang
berasal dari luar Pulau Kalimantan wajib melakukan kerja sama dengan kelompok
usaha kecil di Kalimantan sebagai langkah untuk memberdayakan pelaku usaha
lokal. Wajib melakukan kerja sama usaha dengan pelaku usaha lokal dengan skala
usaha kecil di Pulau Kalimantan dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk
kerja sama lainnya," demikian bunyi Perpres tersebut, dikutip Kamis (5/5).
Kendati demikian, ayat berikutnya memuat aturan pengecualian terhadap kebijakan
tersebut. Pada Pasal 22 ayat (13) disebutkan, pemberdayaan dapat dikecualikan
untuk paket pekerjaan dengan kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku
usaha lokal. "Pemberdayaan kepada pelaku usaha local sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan
teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal," dikutip dari
Perpres. Kendati demikian, dalam aturan yang sama, khusus untuk penggunaan
tenaga kerja dan material untuk pembangunan infrastruktur IKN wajib
mengutamakan tenaga kerja dan material lokal.
3. Pro
dan Kontra Larangan Ekspor CPO oleh Jokowi
Jumat, 6 Mei 2022
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden
Joko WIdodo (Jokowi) menerbitkan larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Hal itu
ditujukan untuk menurunkan harga minyak goreng dan mengerek stoknya yang sempat
langka. Kebijakan itu dirilis pada Kamis (28/4) lalu, setelah deretan menteri pembantunya
dinilai gagal menurunkan harga minyak goreng yang melonjak sejak akhir tahun
lalu. Sebagai negara penghasil CPO nomor satu dunia, kebijakan sapu jagat
tersebut menuai kritik, protes, hingga apresiasi, baik itu dari luar maupun
dalam negeri. Berikut daftar mereka yang pro dan protes terhadap kebijakan
Jokowi tersebut.
1. Anggota DPR
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PPP
Achmad Baidowi mengaku sepakat dengan kebijakan Jokowi karena menilai keputusan
dibuat secara matang dan tak terburu-buru. "Pertimbangan pemerintah kami
kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan
cukup tinggi, dan bisa berdampak pada naiknya jumlah penduduk miskin. Selama
pandemi jumlah penduduk miskin telah meningkat menjadi 26,5 juta orang
(September 2021),". Ungkap anggota komisi VI DPR. Sebaliknya, Anggota
Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus
meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium atau pelarangan ekspor
bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa
merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk
turunannya, seperti minyak goreng. Menurut dia, keputusan pemerintah melakukan
moratorium ekspor CPO dan minyak goreng tepat apabila dilakukan dalam jangka
waktu pendek. Hal itu bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan
melimpahnya pasokan di dalam negeri dan turunnya harga minyak goreng di tingkat
domestik. Namun, jika dilakukan dalam jangka panjang kebijakan itu bisa merusak
industri CPO secara keseluruhan, termasuk industri minyak goreng dan merugikan
petani petani kecil. "Perlu diingat bahwa sekitar 41 persen pelaku
industri sawit adalah rakyat kecil. jadi ini menyangkut jutaan orang dan mereka
yang pertama akan menderita karena kebijakan tersebut," kata Deddy.
2. Buruh Sawi
Koalisi Buruh Sawit (KBS) memprotes
kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Mereka
menggangap larangan tersebut berpotensi merugikan mereka. Koordinator Koalisi
Buruh Sawit Zidane mengatakan potensi kerugian terjadi bila larangan ekspor CPO
tersebut memicu penurunan kinerja keuangan perusahaan sawit. Menurutnya, kalau
masalah itu terjadi, operasional perusahaan bisa terganggu. Hal tersebut bisa
menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengurangi jaminan pemenuhan hak buruh,
termasuk dalam kaitannya dengan upah, hari kerja dan perlindungan kesehatan.
"KBS memandang kebijakan larangan ekspor CPO berpotensi memberi dampak
buruk bagi buruh perkebunan sawit. Buruh perkebunan sawit berada pada kondisi
kerja eksploitatif, upah murah, status hubungan kerja rentan, minim
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi ini sudah berlangsung
bertahun-tahun, tanpa perubahan mendasar," ungkap Zidane.
3. Pengamat dan Ekonom
Direktur Center of Economic and Law
Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai keputusan melarang ekspor
CPO tidak menyelesaikan masalah yang ada. Menurutnya, larangan ekspor CPO
seperti mengulang kesalahan pemerintah yang memberhentikan ekspor komoditas
batu bara pada Januari lalu. "Apakah masalah selesai? Kan tidak, justru
diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. Cara-cara seperti itu harus
dihentikan," kata Bhima. Ia menilai kebijakan Jokowi justru akan
menguntungkan negara lain yang juga merupakan produsen minyak sawit, seperti
Malaysia. Tak hanya itu, Indonesia juga berpotensi kehilangan devisa ekspor
senilai US$3 miliar devisa negara atau setara dengan Rp43 triliun lebih (kurs
14.436 per dolar AS). "Selama Maret 2022, ekspor CPO nilainya US$3 miliar.
Jadi estimasinya Mei, apabila asumsinya pelarangan ekspor berlaku 1 bulan
penuh, (Indonesia) kehilangan devisa sebesar US$3 miliar. Setara 12 persen
total ekspor non migas," ungkapnya. Senada dengan hal tersebut, Direktur
Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid
Ahmad mengatakan seharusnya pemerintah cukup membatasi dan bukan melarang. Sebab,
selama ini konsumsi CPO dalam negeri hanya sekitar 6 hingga 7 juta ton.
"Konsumsi dalam negeri hanya 6 juta ton-7 juta ton, tapi 30 jutaan ton
dilarang ekspor mau dikemanakan? Busuk dong?" ungkapnya. Tauhid menyebut
kebijakan tersebut juga akan merugikan petani CPO. Jika tak boleh diekspor,
maka mereka akan kehilangan pasar karena mayoritas produksi RI diekspor.
"Siapa yang beli? Kita punya jutaan petani yang harus bergantung ke pasar
ekspor," terang dia.
4. GAPKI
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI) meminta Jokowi untuk mengevaluasi larangan ekspor CPO.
Terutama, jika kebijakan tersebut terbukti memberikan dampak negatif terhadap
pengusaha kelapa sawit. "Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada
keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah
untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," imbuh Ketua Bidang Komunikasi
GAPKI Tofan Mahdi. GAPKI meminta seluruh pemangku kepentingan di industri sawit
untuk ikut memantau dampak dari kebijakan tersebut di lapangan. "Kami
mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk
memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor kelapa sawit," ungkap
Tofan
5. YLKI
Ketua Harian Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai larangan ekspor 20 persen saja
sebenarnya sudah cukup agar minyak goreng membanjiri pasar. Oleh karena itu, ia
menyebut larangan tersebut sebagai kebijakan yang 'mubazir'. "Secara
politik bagus, tapi untuk apa? Kalau dilarang total terserap semua? 20 persen
saja DMO kalau itu terdistribusi ke masyarakat, itu sudah banjir lautan minyak
goreng," ungkapnya. Menurut Tulus, kebijakan Jokowi itu lebih banyak
dampak negatifnya daripada positif. Toh, kebijakan belum tentu menurunkan harga
minyak goreng di pasaran. Yang ada, kebijakan tersebut justru berpotensi
menutup pendapatan negara dari devisa ekspor. Selain itu, Indonesia juga
berisiko mengalami perang dagang dengan negara lain. Sebab, larangan tersebut
akan membuat negara lain protes keras mengingat Indonesia merupakan produsen
CPO terbesar dunia, dan pasokan internasional sudah terganggu akibat perang
Ukraina-Rusia.
6. Politikus
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat
(Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi melarang
ekspor CPO. Ia mengatakan tidak ada ruang bagi pemerintah melakukan gimik dalam
mengatasi masalah kelangkaan sampai kenaikan harga migor. Anis menyatakan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah yang
substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok. "Saya ingin mengapresiasi langkah
Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat
penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri," ujar Anis
Matta beberapa waktu lalu.
7. Importir
Importir India memprotes larangan
ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng ala Jokowi. Mereka menyebut pasokan
minyak yang ditujukan ke negaranya menjadi terhambat akibat larangan tersebut.
Padahal, empat importir India mengatakan 290 ribu ton minyak nabati sedang
ditujukan ke India. "Kapal kami yang berbobot 16 ribu ton tertahan di
Pelabuhan Kumai (Kalteng) di Indonesia," ujar Direktur Pelaksana Gemini
Edibles & Fats India Pvt Ltd Pradeep Chowdhry yang mengaku membeli 30 ribu
ton minyak sawit RI setiap bulannya. "Kami tidak tahu kapan Indonesia akan
mencabut larangan ekspor itu, dan tidak tahu kapan pengiriman yang macet (saat
ini) akan segera dikirimkan," lanjutnya. Larangan ekspor CPO disebut
berpotensi membuat India kekurangan minyak nabati bagi para importir negara
tersebut. Diketahui, India merupakan importir minyak sawit terbesar di dunia.
India menggantungkan kebutuhan minyaknya pada Indonesia untuk hampir setengah
dari 700 ribu ton minyak yang dibutuhkan negaranya tiap bulannya.
Selasa, 10 Mei 2022
https://www.cnnindonesia.com/search/?query=luhut+klaim+ekonomi+ri
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01 persen pada kuartal I 2022 lebih baik dari negara-negara lain di dunia. "Meskipun dihadapkan pada tekanan varian omicron, angka ini relatif baik dari negara-negara lain di dunia," Ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut mengatakan capaian ini tak lepas dari kontribusi sektor bisnis dan industri yang mulai kembali bergeliat. Terbukti, jumlah angkatan kerja meningkat, sehingga jumlah pengangguran menurun. Tercatat, jumlah pengangguran berkurang 350 ribu dari 8,75 juta menjadi 8,4 juta per Februari 2022. "Hal ini membawa dampak yang positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia," imbuhnya. Klaim ini turut diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebab, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas para negara mitra dagang, seperti Singapura, Korea Selatan, hingga China. Tercatat, China tumbuh 4,8 persen, Singapura 3,4 persen, dan Korea Selatan 3,07 persen pada periode yang sama. "Kita hanya di bawah Vietnam 5,03 persen. Dari segi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan 3,6 persen sampai 4,5 persen. Jadi Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, menurutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi RI juga berada sesuai prediksi lembaga ekonomi dan keuangan dunia yang berada di rentang 5 persen sampai 5,4 persen. Lembaga yang dimaksud mulai dari OECD, Bank Dunia, ADB, hingga IMF. Sebelumnya, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01 persen pada kuartal I 2022 lebih tinggi dari minus 0,74 persen pada kuartal I 2021. Namun, lebih rendah dari 5,02 persen pada kuartal IV 2021.
5. BI Proyeksi Penurunan Tingkat Inflasi pada Mei 2022
Sabtu, 14 Mei 2022
https://nasional.kontan.co.id/news/bi-proyeksi-penurunan-tingkat-inflasi-pada-mei-2022
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank
Indonesia (BI) memperkirakan, terjadi penurunan tingkat inflasi pada Mei 2022.
Berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu kedua Mei 2022, inflasi pada
bulan laporan diperkirakan sebesar 0,48% mom, atau turun dari inflasi April
2022 yang mencapai 0,95% mom. “Dengan
perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Mei 2022 secara tahun kalender sebesar
2,65% ytd dan secara tahunan sebesar 3,64% yoy,” tulis Direktur Eksekutif,
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Ia memerinci, penyumbang utama inflasi pada bulan Mei
2022 sampai dengan minggu kedua yaitu komoditas daging ayam ras dan angkutan
udara yang masing-masing mengalami peningkatan harga sebesar 0,08% mom.
Kemudian, disusul dengan telur ayam ras dan angkutan antarkota yang naik 0,04% mom, daging sapi naik 0,02% mom, serta udang basah, kelapa, jeruk, sawi hijau, kangkung, tempe, tahu mentah, dan air minum kemasan yang masing-masing naik 0,01% mom. Sebaliknya, ada komoditas yang mengalami penurunan harga (deflasi), yaitu minyak goreng dan cabai rawit yang masing-masing turun 0,01% mom. Ke depannya, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat, serta terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.
6. ECB (European Central Bank) dan Suku Bunga, Eropa Diramal Resesi!
17 Mei 2022
Tsunami' inflasi yang juga melanda
Eropa membuat bank sentral Eropa (European Central Bank/ECB)
diperkirakan akan menaikkan suku bunga di bulan Juli nanti. Jika demikian, maka
ini akan menjadi kenaikan pertama dalam lebih dari satu dekade terakhir.
ECB akan mengikuti bank
sentral utama dunia lainnya yang sudah lebih dulu menaikkan suku bunga guna
meredam kenaikan inflasi, di samping juga perekonomian yang sudah jauh membaik
usai dihantam pandemi penyakit akibat virus corona (Covid-19). Di bawah pimpinan Christine
Lagarde, ECB menjadi salah satu bank sentral utama yang masih mempertahankan
suku bunga rendah, saat yang lainnya sudah menaikkan bahkan beberapa sangat
agresif.
Bank sentral Inggris (Bank of
England/BoE) sudah 4 kali menaikkan suku bunga acuannya termasuk awal
bulan ini menjadi 1%. Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau yang dikenal
dengan The Fed bahkan menaikkan suku bunga 50 basis poin di bulan ini menjadi
0,75% - 1%, kenaikan terbesar dalam 22 tahun terakhir. Bahkan, The Fed masih
akan menaikkan lagi 50 basis poin dalam satu atau dua pertemuan ke depan.
ECB saat ini menerapkan suku
bunga acuan 0%, lending facility 0,25% dan deposit facility
sebesar -0,5%. Survei yang dilakukan Reuters terhadap para ekonom pada 10 - 16
Mei lalu menunjukkan ECB diperkirakan akan menaikkan suku bunga deposito
sebesar 25 basis poin pada bulan Juli. Sebanyak
46 dari 48 ekonom tersebut memprediksi kenaikan tersebut, bahkan 26 di
antaranya memproyeksikan suku bunga deposito akan kembali dinaikkan sebesar 25
basis poin menjadi 0% pada bulan September.
Suku bunga deposito yang negatif
artinya perbankan yang menyimpan dananya di ECB justru dikenakan bunga. ECB
menerapkan kebijakan tersebut bertujuan agar perbankan lebih banyak menyalurkan
kredit sehingga perekonomian bisa berputar lebih kencang. Dengan suku bunga deposito tidak
lagi negatif, likuiditas di perekonomian tentunya akan terserap, sehingga
diharapkan mampu meredam inflasi yang saat ini mencapai 7,5%, tertinggi dalam
beberapa dekade terakhir. Jika
dilihat hingga akhir tahun nanti, sebanyak 43 ekonom melihat suku bunga
deposito tidak akan lagi negatif. Bahkan 21 dari 48 ekonom atau 44% melihat
suku bunga deposito bisa sebesar 0,25% di akhir tahun nanti, artinya akan ada 3
kali kenaikan suku bunga masing-masing 25 basis poin. Dengan agresivitas tersebut ECB
tentu tertinggal jauh yang membuat kurs euro merosot dan pada pekan lalu sempat
menyentuh US$ 1,0348, yang merupakan level terendah sejak 3 Januari 2017 yang
saat itu menyentuh US$ 1,0339. Namun,
untuk diketahui level tersebut merupakan yang terlemah sejak Januari 2003,
artinya posisi euro saat ini tidak jauh dari level terlemah dalam lebih dari 19
tahun terakhir. Sepanjang
tahun ini, euro tercatat jeblok lebih dari 7%. Jebloknya mata uang 19 negara
tersebut tentunya semakin memperparah inflasi. Dengan diperkirakan akan menaikkan suku bunga di bulan
Juli, kurs euro perlahan mulai bangkit. Pada perdagangan Selasa (17/5/2022)
euro melesat lebih dari 1% dan sudah mencatat penguatan 3 hari beruntun.
7. Investasi
Energi Hijau Baru 10%, Apa penyebabnya?
20 Mei 2022
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) mencatat bahwa realisasi investasi di Subsektor energi baru
terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) pada kuartal satu masih terbilang
cukup rendah. Adapun angkanya baru mencapai US$ 0,4 miliar atau 10% dari target
tahun ini yang ditetapkan sebesar US$ 3,98 miliar. Direktur Jenderal EBTKE,
Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa secara umum, tantangan investasi pada
Subsektor EBTKE pada tahun 2022 disebabkan diantaranya oleh kondisi over-supply
pada sistem ketenagalistrikan. Khususnya wilayah Jamali dan Sumatera sejak
pandemi covid-19. Hal tersebut mengakibatkan mundurnya pelaksanaan proyek,
terdapat resistensi masyarakat dalam pengembangan panas bumi, dan rendahnya
ketertarikan perbankan nasional untuk berinvestasi pada bidang EBT yang
"Ditjen EBTKE telah dan terus berupaya melakukan monitoring dan fasilitasi
dalam debottlenecking pembangunan proyek EBT, mengembangkan skema bisnis yang
menarik bagi investor misalnya Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
(PSPE) Panas Bumi," ujarnya, Jumat (20/5/2022).dianggap memiliki risiko
tinggi. Lebih lanjut, Dadan membeberkan bahwa capaian investasi tersebut
bersumber dari investasi untuk pengembangan aneka energi baru terbarukan.
Diantaranya yakni PLT Surya, PLT Air/Hydro sebesar US$ 0,29 Miliar, Panas Bumi
US$ 0,1 Miliar, dan Bioenergi US$ 0,01 Miliar. Meskipun capaian investasi EBT
masih jauh dari target, namun Dadan optimistis investasi akan terus meningkat.
Terutama seiring dengan progres pembangunan proyek PLT EBT yang kapasitas
pembangkit EBT ditargetkan pada akhir tahun 2022 bertambah sebesar 920 megawatt
(MW). "Capaian penambahan kapasitas PLT EBT pada Triwulan I yaitu 38 MW,
sehingga saat ini total kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 11.569
MW," ujarnya. Dadan berharap target investasi Sub Sektor EBTKE 2022 masih
mungkin dicapai hingga akhir tahun nanti. Hal tersebut mengingat kegiatan
ekonomi yang terus pulih dan kebutuhan listrik yang terus menunjukkan tren
peningkatan yang sebelumnya sempat menurun signifikan sebagai dampak pandemi
Covid-19. "Penambahan PLT EBT tersebut telah mengikuti target sebagaimana
yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030," Ungkapnya.
8. Warga
Keberatan Jika Harga Mie dan Roti Naik Akibat Stok Gandum Tipis
20 Mei 2022
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah
masyarakat keberatan jika harga roti dan mie naik imbas larangan ekspor gandum
dari India. "Kalau saya sedikit keberatan, karena gandum itu menurut saya
bahan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, jadi misalnya harga naik akan
sangat mempengaruhi kebutuhan sehari-hari," Ungkap salah satu pegawai
swasta asal Jakarta, Nurul (25) kepada
CNNIndonesia.com. Ia mengatakan kenaikan harga mie dan roti akan menambah beban
hidup banyak orang. Sebab, harga sejumlah bahan pokok juga sedang mahal.
"Sedangkan ibaratnya pemasukan gaji atau usaha lainnya masih belum
meningkat," imbuhnya. Pegawai Swasta tersebut mengaku bisa menghabiskan dana Rp120 ribu
untuk menyetok delapan kantong roti di rumah dalam sebulan. Sementara untuk
membeli mie instan, ia biasanya menyetok satu dus dengan rata-rata harga Rp100
ribu. Jika harga roti dan mie naik, ia tak rela menambahkan alokasi biaya untuk
jajan. Sebaliknya, Nurul akan mengurangi biaya untuk membeli roti dan mie. "Jadi
kalau beneran naik mungkin akan jadi mengurangi konsumsinya ya," ungkap
Nurul. Senada, Fatimah (24), pegawai swasta asal Bogor mengatakan khawatir jika
harga roti dan mie naik. Pasalnya, ia mau tak mau harus menyiapkan dana lebih
untuk jajan di tengah lonjakan harga pangan. Ia mengaku bisa menghabiskan dan
sebesar Rp100 ribu setiap minggu untuk menyetok roti dan mie. "Roti biasa
beli dua ikat, itu yang tawar, ditambah roti-roti yang ada rasanya. Kalau mie
beli 15 bungkus, dan kalau sebulan dikalkulasikan bisa habis Rp400 ribu,"
ungkap fatimah. Sama seperti Nurul, Fatimah juga memilih untuk mengurangi
jumlah konsumsi jika harga roti dan mie benar-benar naik. Sebab, ia dan
keluarga juga mempertimbangkan alokasi dana untuk kebutuhan lain.
"Keluarga juga mepertimbangakan bahwa dana yang dipegang harus
dialokasikan untuk kebutuhan lain selain pangan, kalau bisa dikurangi atau stop
mungkin kami bakal stop," ucap Fatimah. Ida Wahyoedi (50), ibu rumah
tangga asal Jakarta juga mengatakan keberatan jika harga roti dan mie naik.
"Kalau harga naik saya akan berusaha untuk mengurangi konsumsi saja karena
zaman sedang pandemi begini banyak pabrik tutup pendapatan menurun,"
ungkap Ida. Setiap bulan, sambung Ida, ia biasanya mengalokasikan dana sebesar
Rp300 ribu untuk membeli roti dan mie. "Harga roti per bulan kurang lebih
Rp200 ribu, harga mie kurang lebih Rp100 ribu per bulan," jelas Ida.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan
Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyebut
harga sejumlah produk pangan seperti biskuit, roti dan mie bakal naik dalam
waktu dekat ini. Ia mengatakan potensi kenaikan dipicu oleh larangan impor
gandum yang diberlakukan India baru-baru ini. Menurutnya, kebijakan India
tersebut berpotensi mendongkrak harga tepung terigu hingga naik sampai dengan
10 persen. "Dengan adanya kenaikan (harga gandum) yang signifikan dari
larangan (ekspor) India itu mau tidak mau, dari informasi yang saya dapat dari
anggota yang produksi tepung terigu, mereka akan menaikkan harga sekitar 5
persen sampai 10 persen. Tentunya ini akan berdampak pada produk pangan lain,
karena biskuit, roti, mie itu pakai terigu, itu akan ada kenaikan harga"
ungkap Adhi. Selain larangan ekspor gandum dari India, potensi kenaikan produk
pangan tersebut juga dipicu melonjaknya biaya logistik dan energi.
"Menurut saya akan ada kenaikan harga karena semuanya mengalami kenaikan
bukan hanya terigu saja, tapi termasuk biaya logistik dan energi. Semua akan
ada kenaikan luar biasa," ungkapanya. Oleh karena itu, Adhi mengaku
industri tengah mencari alternatif pasokan gandum dari Australia, Kanada, dan
Argentina. Terkait pasokan, ia mengatakan saat ini pasokan gandum di produsen
tepung terigu masih cukup hingga Juni mendatang atau terbilang aman. Namun,
setelah bulan tersebut industri harus menyediakan gandum kembali, jika tidak
mereka akan kekurangan.
Komentar
Posting Komentar